Isu dan gosip akan dibangunnya spa dan tempat relaksasi di Gedung baru nanti, akhirnya mendorong Ketua DPR Marzuki Alie angkat bicara, dia menegaskan tidak ada rencana pembangunan ruang spa dan relaksasi didalam pembangunan gedung baru DPR RI.

"Tidak akan dibangun spa dan tempat relaksasi, kita akan membangun sebagaimana kantor pada umumnya tidak ada yang khusus,"kata Ketua DPR Marzuki Alie saat berbuka puasa bersama dengan Kordinatoriat wartawan, di ruang Pers Room, Selasa, (31/8).

Terkait pembangunan gedung baru, Marzuki menegaskan, BURT telah meminta bu Sekjen menjalankan prosedur pelaksanaan pembangunan Gedung yang sesuai peraturan dan bersih dari KKN. "BURT telah menegaskan agar Setjen DPR menolak keras oknum yang ingin bermain proyek dalam pembangunan gedung dengan mengatasnamakan Ketua DPR dan anggota dewan,"katanya.

Menurut Ketua, semua proyek ada porsinya, apabila proyek besar tentu yang menangani perusahaan besar, sedangkan perusahaan kecil bermain dalam proyek skala kecil.

Ketua DPR menegaskan, BURT juga telah mendesak Adhi Karya segera menuntaskan pembangunan dan renovasi RJA Kalibata secepat mungkin. "Jika mereka gagal mereka tidak boleh ikut tender di Gedung DPR satu kalipun,"tegasnya.

Tidak Responsif
Menyinggung lambatnya Presiden merespon tindakan Malaysia, Marzuki mengatakan, sudah sepantasnya selaku Kepala Negara memikirkan secara hati-hati kebijakan diplomatis yang akan dikeluarkan berkaitan dengan hubungan Indonesia-Malaysia. "Kita dengan Malaysia telah membina hubungan yang sangat lama dan panjang, karena itu tidak boleh kepala negara responsif,"katanya.

Menurutnya, seorang kepala negara harus menanggapi dengan kepala dingin dengan mempertimbangkan segala aspeknya. "Apabila di DPR, anggota dewan bebas berkata apa saja dan tergantung dengan pribadi anggota masing-masing, tetapi apabila keputusan paripurna mereka harus sesuai dengan kebijakan partainya,"imbuhnya.

Marzuki menyayangkan terjadinya pelemparan tinja kedalam Kedubes Malaysia. karena, Kedubes merupakan bagian kedaulatan dari suatu negara dan dilindungi oleh undang-undang. "Kedubes itu sudah negara lain, kita harus memahami prinsip dasar tersebut karena itu jangan memperkeruh suasana, melempar tinja kedalam itu sudah keterlaluan,"tegasnya. (si)